Intelijen di period awal kemerdekaan memang terjadi militerisasi mengingat ancaman saat itu adalah ancaman perang dari luar selain ancaman disintegrasi dari dalam.
Dalam beberapa kasus, misalnya kasus Munir, pelaku-pelaku giat/operasi yang diadili atas pembunuhan Munir. Jika memang untuk menangani Munir tidak perlu dilakukan pendekatan keras, cukup dengan penggalangan cerdas, maka yang harusnya atau setidaknya ikut diadili adalah pemberi perintah dalam operasi tersebut.
Sebelumnya pada awal tahun 1998- 2005 aksi terorisme di Indonesia mempunyai modus serangan dengan skala besar seperti perampokan,peracunan, pengeboman daya ledak tinggi, dan mereka mempunyai concentrate on musuh, yaitu musuh jarak jauh (
Intelijen merupakan topik kajian yang penting sekaligus rumit untuk dipahami karena sifat kerahasiaannya. Meski demikian, negara demokrasi selalu mendukung masyarakatnya untuk memiliki, setidaknya, pemahaman dasar terkait seluruh instansi pemerintah, termasuk intelijen. Pada tahun 2015, Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI) telah melakukan penelitian yang berjudul " Intelijen dalam Pusaran Demokrasi di Indonesia Pasca Orde Baru ". Penelitian ini bukan saja berisi mengenai teori intelijen, pergumulan intelijen dan demokrasi di beberapa negara yang mengalami perubahan politik dari sistem otoriter ke demokrasi dan sejarah singkat intelijen di Indonesia, melainkan juga memuat ulasan awal demokratisasi intelijen di Indonesia. Reformasi intelijen di Indonesia adalah suatu keniscayaan. Intelijen harus bekerja sesuai dengan sistem demokrasi yang kita anut. Paradigma lama intelijen Indonesia sudah pasti akan dan harus berubah, pengawasan terhadap intelijen pun suatu keniscayaan. Adalah suatu keniscayaan pula bahwa pengawasan terhadap intelijen bukan membuat kerja-kerja rahasia mereka menjadi terbatas atau terhambat, melainkan justru intelijen mendapatkan kepercayaan dan didukung oleh rakyat, sehingga meningkatkan legitimasi intelijen dan tentunya peningkatan anggaran intelijen.
Soekarno, Soeharto, BJ Habibie, Abdurahman Wahid, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan kemudian Joko Widodo, perubahan corak politik luar negeri Indonesia juga dipengaruhi oleh isu-isu yang berkembang dan juga dialami oleh negara Indonesia, baik isu atau masalah tersebut berasal dari dalam negeri seperti isu mengenai Hak Asasi Manusia, isu referendum, isu ekonomi maupun politik maupun isu atau masalah yang berasal dari luar negeri dan juga dunia internasional seperti contohnya isu mengenai konflik ataupun perang, isu terorisme dan juga perdamaian dunia. Kerjasama Jepang dan Indonesia di period reformasi menunjukkan bahwa kedua negara sudah memiliki rasa saling percaya dan keakraban. Selain itu peluang kerjasama pun menjadi semakin luas, tidak hanya terbatas pada bisnis dan ekonomi, Jepang juga memanfaatkan sebaik-baiknya kesempatan bekerjasama dalam sektor energi, pertahanan dan keamanan, politik, budaya pop, teknologi, dan lain-lain. Dengan begitu Jepang mendapatkan popularitas di tanah air Indonesia sebagai negara maju yang berpartner dengan Indonesia, bukan lagi sebagai penjahat perang seperti pada masa pendudukan Jepang di Indonesia.
Dari ketiga contoh pendadakan strategis yang terjadi di Indonesia tersebut tentunya ada pengaruh dari pihak asing baik secara tangible
In the case exactly where the Vice President becomes the President, the People’s Consultative Assembly shall convene a special session to elect a different Vice chairman from a listing of two candidates proposed from the President. The rationale of It is because the Constitution won't allow the office on the Vice President to stay vacant for over 60 days. The Structure also specifies the purchase of succession once the vp. At this time, need to each the president and vice chairman vacate their workplaces; the Minister of Overseas Affairs, the Minister of Internal Affairs, as well as the Minister of Protection shall believe the Office with the President temporarily. Then, in another thirty times, the Parliament shall select the subsequent President and Vp from your two candidates nominated through the political functions whose candidates were being the winner and the runner-up up to now presidential election. The Constitution also presents with the President to become impeached and removed from the office if the President is viewed unfit to accomplish his responsibilities or has dedicated crimes such as corruption or treason against the point out. Moreover, the Parliament can summon the Supreme Court docket to try the President and ask the Constitutional Courtroom to look into the subject. In a very case such as this, the President could well be given the chance to defend himself/herself ahead of the Individuals’s Consultative Assembly decides to impeach him/her or not.
Doctrine: Doctrine is view of legislation from jurists or authorized scholars. Doctrine is placed on interpret a basic conception of legislation in other lawful resources or to provide clarification on ambiguity of regulations. Doctrine in and of by itself doesn't have a binding electrical power. Nonetheless, it is quite frequent for litigation situations to supplant their mendapatkan informasi lebih lanjut arguments with doctrine and to submit publications of authorized scholar pointing to a particular doctrine as evidence in courtroom. Numerous courts have subsequently expressly referred to views of authorized scholars to interpret sure troubles derived from a Main source of legislation.
g., by forced having of people’s land and destruction from the natural environment and forests ‘escorted’ by military and intelligence companies.
Pembangunan nasional pada dasarnya sangat membutuhkan kesinergian antara masyarakat dan pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama dalam pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang. Kegiatan masyarakat dan kegiatan pemerintah harus saling menunjang, saling mengisi, saling melengkapi dalam memajukan masyarakat dan nasional pada umumnya.
Similarly, two human rights activists have been billed when they created a Youtube video clip on public officials’ individual pursuits within a mine in Papua. In December 2023, nevertheless, Indonesia’s parliament authorized the limiting of some provisions during the EIT Legislation, which civil Culture argues stifles totally free speech and it is used to prosecute journalists and activists. The revised Legislation minimizes the utmost penalty for defamation to two decades from four several years imprisonment and permits different sanctions, such as community assistance and rehabilitation, as opposed to imprisonment. Even though the revisions also provide far more clarity regarding how to outline on the internet insulting or defamation, activists nonetheless express problem the law utilizes extremely broad and obscure phrases and vests abnormal power with The federal government.
As said higher than, Suharto’s rule, which fell thanks to numerous pressures,[28] remaining just one dilemma for The brand new government; military constructions that were however faithful to Suharto. ZA Maulani, who was The pinnacle of BAKIN below President Habibie, within an interview in the media expressed Soeharto’s disappointment Together with the civilian elite who ‘betrayed’ him by quoting Suharto’s statement, “I've nurtured and promoted them due to the fact the beginning of their vocation but when I really required their aid, they turned down me.
The whole process of drafting the legislation on intelligence proposed while in the 1998 reform deal was callous. There have been benefits and drawbacks concerning the require for this law, as well as the draft proposed by the government was seriously criticized. However, the draft provided the legislation enforcement authority to intelligence equipment with exclusive powers in civilian strategic intelligence functions.
Konsep intelijen dalam memori kolektif rakyat Indonesia cenderung bermakna negatif karena dikaitkan dengan pekerjaan dinas rahasia pemerintah yang menangkap, menyiksa, dan bahkan melenyapkan lawan-lawan politik pemrintah yang tengah berkuasa. Praktek-praktek ini sering terjadi di masa lalu, bahkan masih ada di era reformasi saat kematian aktivis HAM Munir dikaitkan dengan aparat intelijen BIN.